Upaya Hukum

1. Banding

    - Dasar Hukum:pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan  pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (UU-Darurat No. 1/1951), pasal188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,cet. 1, (Jakarta :Sinar Grafika,1994), hal. 94,

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN BANDING

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak  hadir. Ketentuan ini

diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

Diajukan  di Panitera PN dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang bersangkutan maupun kuasanya. Panitera PN akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.

Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975). Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

 2. Kasasi

ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN KASASI

Diatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA  jo ps.

30 UU No.4/2004 antara lain :

1)      Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

         Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi

         relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa

         terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang

         diminta dalam surat gugatan.

2)      Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

         Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik

          hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar

          hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti

          salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

          atau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebut

          tidak tepat dilakukan oleh judex facti.

3)       Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran

          perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

          batalnya putusan yang bersangkutan.

          Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah

Tenggang Waktu:

   - Pemohon Kasasi: 14 hari-14 hari

      (ps.46-47);

   - Termohon Kasasi: 14 hr

PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI

Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan  

kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi  

biaya kasasi.

Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu  

juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampurkan pada berkas (pasal 46 ayat 

(3) UU No. 14/1985)

Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan  

Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 

14/1985)

copyright to: YAS

artikel lengkapnya disini Upaya Hukum